Radikalisme, HAM, dan Islam Rahmatan Lil-‘Alamin

0
60

Radikalisme Agama

Masih terngiang jelas dalam ingatan, tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai yang dialami minoritas muslim etnis Rohingya Myanmar. Puluhan ribu warga Rohingya mengalami kekerasan, penindasan, penderitaan, dan pembunuhan dari mayoritas umat Budha Rakhine. Ribuan jiwa terrenggut dan tewas dengan tragis.

Anak-anak dan perempuan yang tak berdosa pun turut menjadi korban keganasan konflik. Adapun mereka yang masih hidup, terlunta-lunta dan terusir dari tanah kelahirannya, hidup dalam ketidakpastian, sehingga harus mengungsi ke negara lain, seperti Sri Lanka, Bangladesh, termasuk Indonesia.
Konflik Rohingya sebenarnya tumbuh dan berakar dari motif politik dan ekonomi, namun sebagian pihak membungkusnya dengan balutan isu agama, sehingga secara cepat merambat pada sensitifitas agama dan menimbulkan ketegangan antara pemeluk agama Islam dan Budha.
Kemudian beberapa waktu lalu (6/12/2017), pernyataan presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga menyulut amarah sebagian besar umat Islam dunia dengan pengakuan sepihaknya menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pengklaiman sepihak terhadap status kota suci tiga agama tersebut, tentu memperkeruh keadaan yang pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi agresi militer Israel ke wilayah Gaza pada Juli tahun 2014 dan peningkatan kekerasan di Yerusalem pada akhir tahun 2015. Para pemimpin dunia muslim dan masyarakat internasional mengecam dan mengkritik keras keputusan Presiden AS yang terkesan gegabah tersebut.
Tindakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang sering terjadi di masyarakat kerap dihubungkan dengan agama sebagai pemicunya, secara langsung ataupun tidak langsung. Baik dilakukan oleh orang secara personal, organisasi kemasyarakatan, atau bahkan rezim pemerintahan. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, perbedaan etnis, agama, budaya, status sosial, dan lainnya rawan memicu konflik. Layaknya bom waktu yang setiap saat bisa meledak.
Sederet tindakan kekerasan atas nama agama dapat dilihat di Indonesia, seperti kasus bom Thamrin Jakarta, bom panci di Bekasi, kematian Fonda di Poso, Siyono Klaten, dan bom di Mapolresta Solo, dan deretan kasus lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Deretan kasus tersebut layaknya gunung es, muncul sedikit di permukaan dan secara dalam dan mengakar masih lebih banyak lagi.
Radikalisme Agama 
Tidak dipungkiri doktrin pada setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, dan keserasian dengan alam. Islam mengajarkan kasih sayang (rahmat) bagi seluruh alam, Kristen mengajarkan cinta kasih dan persaudaraan, Budha mengajarkan kesederhanaan dan kebijaksanaan, termasuk agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang juga mengajarkan nilai kearifan lokal masing-masing.
Jika ditarik benang merah maka pada hakikatnya agama-agama di dunia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berkomitmen terhadap perdamaian dan anti-kekerasan melalui setiap ajarannya.
Di sisi lain, melihat berbagai fenomena yang ada, kekerasan atas nama agama sering terjadi di berbagai wilayah dunia. Konflik atas nama agama selama berabad-abad merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan terus menerus terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia.
Sehingga menimbulkan sebuah paradoks, agama yang mengajarkan nilai-nilai tentang universalitas dan perdamaian, tapi di sisi lain bertanggungjawab terhadap kekerasan dan pertumpahan darah sesama manusia. Lalu muncul pertanyaan mengapa agama sebagai sumber moral dan perdamaian, cinta kasih, dan ketenteraman kemudian terlihat keras, penuh amarah, dan menakutkan?
Fenomena tersebut yang melatarbelakangi para sosiolog dan antropolog memunculkan istilah-istilah radikalisme, ekstrimisme, terorisme, dan lainnya yang dinisbatkan kepada tindakan-tindakan kekerasan, pembantaian, penghancuran gedung, bom bunuh diri, dan sejenisnya yang semuanya dihubungkan dengan tindakan atas nama agama.
Karl Marx menilai bahwa agama sebagai bentuk perseteruan antar kelas, persaingan masyarakat industri modern dengan sistem ekonomi kapitalnya. Marx menambahkan agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman yang tanpa roh, ia adalah candu rakyat (Adon Nasrullah Jamaludin, 2015: 157).
Menilik akar sejarah kekerasan dalam teologi Islam sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia, yaitu tragedi pembunuhan Qabil dan Habil yang merupakan pertumpahan darah pertama, tragedi pembunuhan seorang saudara atas saudaranya sendiri. Kemudian sejarah berlanjut melalui sikap fanatik, intoleran, dan ekslusif yang ditunjukkan oleh kaum Khawarij sejak abad pertama hijriyah.
Berawal dari Perang Shiffin, perang antara pasukan Khalifah Ali dan Muawiyah pada tahun 37 H/ 648 M. Ketika kelompok Ali hampir menang, Muawiyah menawarkan perundingan (tahkim) sebagai penyelesaian permusuhan. Ali menerima tawaran Muawiyah, sehingga menyebabkan 4000 pengikutnya memisahkan diri dan membentuk kelompok baru yang dikenal Khawarij (berasal dari kata kharaja artinya keluar/membelot).
Khawarij menyatakan bahwa permusuhan harus diselesaikan dengan kehendak Tuhan, bukan perundingan. Karena melawan kehendak Tuhan, Khawarij kemudian mengkafirkan (takfir) kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah.
Khawarij juga mengkafirkan terhadap mayoritas umat muslim yang moderat dan menuduhnya sebagai pengecut. Pemikiran dan sikap keagamaan model Khawarij kemudian diteruskan oleh paham Wahabi di Arab Saudi pada abad Ke-12 H yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa radikalisme umumnya muncul dari pemahaman yang sempit, tertutup, dan tekstual terhadap kitab suci. Kaum radikal selalu merasa sebagai kelompok yang paling memahami ajarah Tuhan. Karena itu, mereka dengan mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan dirinya dan menganggapnya sebagai sesat.
Rahimi Sabirin (2004: 5) menguraikan radikalisme adalah pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai: 1) sikap intoleransi, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, 2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, 3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat kebanyakan, dan 4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun radikalisme terdiri dari dua wujud yaitu radikalisme dalam pikiran (fundamentalisme) dan radikalisme dalam tindakan (terorisme).
Jika dikaji lebih dalam sejatinya agama adalah korban perkosaan dari para pemeluknya yang secara eksklusif dijadikan instrumen pembenaran atas aksi-aksi kekerasan. Prinsip-prinsip toleransi, menghargai perbedaan, hidup dalam kebersamaan, menyantuni orang miskin, menciptakan perdamaian, bertindak adil, dan menghormati HAM hampir selalu dikesampingkan.
Dampaknya agama dianggap sebagai simbol perlawanan tanpa syarat terhadap hegemoni kelompok atau peradaban tertentu, seperti modernisme dan kapitalisme. Juga berdampak pada munculnya anggapan bahwa agama telah menjadi tirani ketika atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dan pembunuhan.
Menurut Mudofir (2014: 6) radikalisme agama yang memiliki tafsir-tafsir keagamaan eksklusif dan terlalu harfiah, baik dalam Islam, Kristen, Hindu dengan segala ramifikasinya lebih menonjolkan penggunaan teori konspirasi. Sebuah teori yang dasar asumsinya melihat dunia dalam kerangka dikotomi tajam antara “kami” dan “mereka”.
Dengan bayang-bayang imajinasi yang nampak mengancam, “kami” harus memusnahkan “mereka” atau sebaliknya. Apalagi sebagaimana lazimnya teori konspirasi, kesimpulan sudah dipatok sebelum ada data, bukan sebaliknya. Karena itu, teori konspirasi ini, tak pelak selalu membayangkan dunia dalam kaca mata peperangan kosmis. Bukan sebagai sebuah wujud dunia yang santun dan penuh toleransi dan kedamaian.
Islam dan Hak Asasi Manusia
Segala jenis tindakan radikalisme tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai universal yang diakui oleh semua agama di dunia. Juga sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang diakui oleh semua Negara di dunia.
Pada hakikatnya, sejak lahir telah melekat hak asasi dalam diri seorang manusia yang mesti dijunjung dan dihormati oleh manusia yang lain. Hak asasi tersebut merupakan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap manusia yang lahir.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan John Locke bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.
Sedangkan Franz Magnis-Suseno mengartikan HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, juga bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, manusia memilikinya karena ia adalah manusia.
Adapun menurut UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Kemudian di antara hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun terdiri dari hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak kebebasan beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut hukum yang berlaku surut.
Segala tindakan kekerasan dan radikalisme merupakan bentuk pengurangan dan perenggutan hak-hak asasi manusia yang paling asasi, salah satunya adalah hak untuk hidup, tidak disiksa, diintimidasi, dan hak memperoleh kondisi aman dan tenteram. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan.
Dalam perspektif Islam, sebagai salah satu agama juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dalam HAM, sesuai salah satu akar katanya, Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, aman, damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan sebagai metode menyelesaikan masalah (problem solving).
Pengejawantahan nilai kemanusiaan tersebut tercermin dalam tujuan disyariatkannya Islam. Syariat Islam diturunkan dalam rangka menjaga lima pondasi kehidupan (maqasid asy-syari’ah), yaitu: 1) untuk melindungi keselamatan fisik atau jiwa manusia dari tindakan kekerasan di luar ketentuan hukum (hifz an-nafs), 2) melindungi keyakinan atas suatu agama (hifz ad-din), 3) menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan atau keluarga (hifz an-nasl), 4) melindungi hak milik pribadi atau harta benda (hifz al-mal), 5) melindungi kebebasan berpikir (hifz al-‘aql).
Syariat Islam pada dasarnya melindungi dan menghargai manusia sebagai individu yang bermartabat. Semua tindakan yang melawan kebebasan dan martabat manusia adalah bertentangan dengan syariat Islam (Rahimi Sabirin, 2004: 11). Dengan demikian, terdapat tali simpul berkenaan kesesuaian antara konsep HAM dan syariat Islam bahwa keduanya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengidealkan tatanan masyarakat yang nir-kekerasan.
Islam Rahmatan Lil-Alamin
Pemberantasan tindak radikalisme tidak cukup hanya dengan pendekatan yang tunggal dan parsial. Pendekatan kekerasan atau militer terbukti belum efektif dan menyisakan permasalahan baru, kasus salah tangkap, salah tembak, perlakuan kasar aparat adalah sederet contohnya.
Kekerasan akan memunculkan kekerasan yang baru serta menumbuhsuburkan tradisi dendam kesumat. Islam datang untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Islam adalah agama kasih sayang dan menebarkan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil-‘alamin), kiranya pendekatan ini akan mampu memberikan solusi jangka panjang sebagai alternatif bagi permasalahan radikalisme.
Kata rahmatan lil-‘alamin terambil dari ayat Al-Quran surat Al-Anbiya’ (21): 107 yang artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil-‘alamin).”
Jika dilihat secara harfiyah kata rahmah sudah dengan jelas menggambarkan watak anti-kekerasan dan sebaliknya mendorong kebaikan-kebaikan menyeluruh kepada sesama manusia dan kepada seluruh alam sebagaimana terintegrasi dalam gabungan rahmatan lil-‘alamin. Rahmat bagi seluruh alam memiliki implikasi sosial, budaya, dan politik yang penting. Tujuan dari kata ini adalah terciptanya harmoni antara Allah, alam, dan manusia.
Mudofir (2014: 11) menawarkan apa yang disebut teologi rahmatan lil-‘alamin sebagai solusi semakin merebaknya aksi-aksi radikalisme. Dengan merujuk pada QS. Al-Anbiya’ (21): 107 di atas, teologi rahmatan lil-‘alamin dapat diartikan sebagai teologi yang menekankan perdamaian, cinta kasih atau rahmah, terbuka, dan tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan untuk semua terlepas dari asal-usul ras, bangsa, dan agama. Melalui definisi tersebut bertujuan memberikan titik-titik tekan pada bentuk cinta kasih pada semua ras manusia maupun ras non-manusia.
Karena itu, teologi rahmatan lil-‘alamin menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kehendak untuk tujuan agar mereka atau orang lain mengikuti agama atau keyakinan.
Sebaliknya, umat Islam harus menjadi pilar perdamaian, persaudaraan, dan penciptaan bentuk-bentuk kerjasama global untuk mengatasi atau memecahkan isu-isu yang lebih strategis seperti kemiskinan, bencana, krisis lingkungan, krisis moral, dan meluasnya endemi penyakit berbahaya (demam berdarah, flu burung, dan AIDS). Teologi rahmatan lil-‘alamin mengabdi pada terwujudnya cinta kasih yang menyebar pada sebanyak-banyaknya umat manusia dan umat non-manusia di muka bumi.
Melalui konsep teologi Islam rahmatan lil-‘alamin tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan toleran. Rahimi Sabirin (2004: 13-17) menguraikan setidaknya ada tiga prinsip dasar yang menjadi tujuan utama ajaran Islam dalam membangun masyarakat. Pertama, prinsip persamaan (al-musawah).
Islam secara tegas memproklamirkan bahwa semua manusia diciptakan sama (all men are created equal) dan karenanya semua berkedudukan sama di depan Tuhan (all men are equal before God). Orang yang paling mulia di sisi Tuhan (Allah) adalah orang yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat: 13).
Adapun implikasi takwa tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan agama formal, yang terpenting adalah komitmen tulus untuk selalu mencari dan menyampaikan kebenaran dan selalu berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi manusia lain (ahsanu ‘amala).
Kedua, prinsip kebebasan (al-hurriyah). Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan, baik kebebasan beragama maupun kebebasan sosial dan politik. Kebebasan merupakan sesuatu yang melekat dalam penciptaan manusia.
Melalui kebebasan manusia sebagai khalifah di bumi menjadikannya berdaulat dan bermartabat. Terkait kebebasan beragama, dalam Al-Qur’an dijelaskan tidak ada paksaan dalam beragama, sudah jelas mana yang benar daripada jalan yang salah (QS. Al-Baqarah: 256).
Ketiga, prinsip keadilan (al-‘adalah). Keharusan untuk berbuat kasih dan adil dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa jangan sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong tindakan untuk berbuat tidak adil, berbuat adil merupakan tindakan yang dekat dengan ketakwaan (QS. Al-Maidah: 8).
Keadilan adalah kunci keseimbangan hidup manusia, Islam tidak memaksakan persamaan hasil seperti komunisme, tetapi juga tidak memberikan kebebasan seperti kapitalisme, tanpa adanya keadilan sosial.
Prinsip di atas menjadi dasar bahwa semua manusia itu pada hakikatnya sama. Perbedaan agama dan penafsiran terhadap agama merupakan sunnatullah, sesuatu yang sengaja diciptakan Tuhan sebagai hukum alam. Hikmah diciptakannya perbedaan itu adalah agar semua saling mengenal dan saling belajar, sehingga saling berlomba-lomba berbuat kebaikan atas nama kemanusiaan.
Gus Dur pernah berpesan bahwa peran agama sesungguhnya adalah membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Melalui prinsip-prinsip di atas diikhtiarkan mampu terbentuk tatanan masyarakat yang aman dan tenteram serta terminimalisir dari berbagai tindakan kekerasan. Diperlukan komitmen semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama/masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya untuk bersama-sama andil dalam pembentukan masyarakat yang bermartabat.
qureta.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here