Rasul Memerangi Pengkhianat Piagam Madinah, Lalu Bagaimana Pengkhianat Pancasila?

0
111

Dari Piagam Madinah ke Pancasila: Konsensus Bernegara

 

Politik cerdas dan visi kenegaraan Nabi Muhammad tercermin dari cara Beliau merumuskan Piagam Madinah atau Shahifatu al-Madinah. Sebuah perjanjian sosial atau kontrak sosial yang tidak menonjolkan atribut dan simbol Islam. Tetapi melindungi dan menjamin keseteraan dalam perbedaan agama dan suku di Madinah.

 

Kenapa Nabi penting membuat kontrak dan konsensus itu padahal Islam sebagai masyoritas di Madinah? Kenapa Nabi memilih tidak memakai simbol Islam untuk mengatur Madinah dengan semisal menyebutnya Perjanjian Syariah Islam. Nabi menyadari pluritas dan multi kultur Madinah karena Madinah adalah masyarakat multi kultur. Apakah Nabi mengalah? Tidak itulah visi Islam dalam menegakkan keadilan dan jaminan kebebasan dalam perbedaan.

 

Piagam ini yang oleh sarjana modern disebut konstitusi Madinah merupakan piagam yang ditulis jauh sebelum munculnya “Universal Declaration of Human Rights” atau deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, atau hampir 6 abad mendahului “Magna Carta Libertatum” (The Great Charter of Freedoms). Artinya, Konstitusi Madinah yang dibuat pada tahun 622 M telah melampaui konvensi modern dalam menjamin kebebasan beragama dalam masyarakat multi kultur. Bagi Fazlur Rahman, Piagam ini telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi serta dapat mewujudkan kerja sama  yang erat dengan kaum muslimin di negara Madinah.

 

Di Indonesia kita hampir menemukan hal sama. Pancasila menjadi consensus nasional dalam menjamin kebebasan dan merangkul perbedaan. Tokoh muslim sebagai mayoritas perumus bisa saja merumuskan negara berdasarkan Islam atau setidaknya NKRI bersyariah, tetapi tokoh arif dan bijak saat itu memilih Pancasila dengan tanpa atribut dan simbol kata Syariah.

 

 

Baca Juga : Antara Badui dan Madinah

 

 

 

Pertanyaannya, apakah ini bentuk kekalahan umat Islam? Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sekali lagi bukan kekalahan politik wakil-wakil umat Islam. Seperti hal Nabi merumuskan Piagam Madinah. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Mantan Menteri Agama) menyebutkan Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa membayangkan tanpa hadiah ini, Indonesia mungkin selalu berada Tarik ulur negara berdasarkan agama dan dalam cengkraman sentiment sekterian yang tiada habisnya.

 

 

Pengkhianat Wajib Diperangi

 

 

 

Perjanjian yang diteken bersama dalam perbedaan di Madinah bukan tanpa kendala. Selalu saja ada komplotan dan aktor yang mencoba merusak tatanan yang harmonis dengan pengkhianatan dan makar. Pengkhianatan pertama dari konstitusi Madinah adalah Bani Qainuqa.

 

 

 

Bani Qainuqa merasa superior dan klan yang tinggi dibandingkan umat Islam sebagai imigran dari Makkah. Mereka dengki dan iri dengan kesuksesan Islam. Rasa superior ini menjadi mereka seolah bebas melakukan gangguan dan keonaran di tengah masyarakat. Mereka membuat keresahan publik.

 

 

 

Rasul adalah pemimpin yang lembut dan toleran terhadap perbedaan, tetapi tegas terhadap pengkhianatan perjanjian dan konsenssus. Ketika Bani Qainuqa melanggar perjanjian, Nabi memerangi mereka dan mengusir dari Madinah. Nabi memandang bahwa perjanjian harus ditaati dan ketertiban umum mutlak menjadi pondasi kerukunan di Madina.

 

 

 

Tidak jauh beda dengan Bani Qainuqa, suku Yahudi lainnya suku Nadir juga melakukan pembangkangan dengan melakukan makar terhadap Madinah. Bahkan Suku Quraidzah berniat memberontak dengan menyerang umat islam dari dalam. Upaya pengkhianatan dan makar itu digagalkan oleh Nabi. Seluruhnya diusir dari Madinah.

 

 

 

Bagaimana dengan Pancasila? Apakah Negara ini tegas dalam menghadapi pengkhianat dan gerakan makar? Pancasila adalah Konsensus Nasional yang dirumuskan sebagai payung bersama. Ketika gerakan Negara Islam Indonesia hendak merubah pondasi ini, gerakan ini diperangi dan ditumpas. Ketika PKI mencoba mengganti negara Pancasila, gerakan inipun diperangi dan ditumpas. Tentu saja tidak diusir dari negara ini.

 

 

 

Belajar dari berbagai sejarah kejadian dan peristiwa tersebut menjadi sangat wajar jika Indonesia bersikap tegas terhadap gerakan saat ini yang mencoba membuat kegaduhan dengan mengatasnamakan agama tertentu dan mencoba mengganti ideologi negara. Tidak ada kompromi bagi pengkhianat konsensus nasional.

 

 

 

Sikap tegas negara adalah sesuai dengan sikap Nabi ketika memerangi dan mengusir para suku pengkhianat konstitusi Madinah. Sikap pemerintah untuk melindungi Pancasila sebagai konsensus nasional adalah sebuah keniscayaan dan harus didukung. Ketertiban dan perdamaian adalah basis yang harus terus dijaga di tengah masyarakat yang multi kultur.

 

 

 

Islam menjadi visi dalam perbedaan seperti Islam menjadi ruh dalam konsitusi Madinah. Tidak perlu ada atribut dan simbol Islam yang tertera dalam perjanjian, tetapi nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama adalah prinsip Islam yang harus diwujudkan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here