Gerakan Radikalisme Berasal Dari Ormas yang TakTerkendali

0
99

 

Harakatuna.com. Jakarta – Akhir akhir ini Indonesia digoncang dengan gerakan radikal yang merong-rong kesatuan bangsa negara. Pasalnya, ideologi ini telah memecah belah bangsa melalui penyebaran paham paham keagamaan yang cenderung kanan dan menyalah-nyalahkan selain kelompoknya sendiri. Ade Armando Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) menandaskan, hal itu karena banyaknya ormas di Indonesia yang tidak bisa dikendalikan oleh negara.

Pihaknya memaparkan, ancaman terbesar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lima tahun ke depan adalah radikalisme. Menurutnya, gerakan Islamis radikal bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Ia mengatakan tidak ada yang namanya istilah NKRI bersyariah dalam konteks Negara Pancasila.

“Perkara korupsi dan narkoba. Memang tidak mudah kita perangi tapi penyelesaiannya simpel. Kuncinya berada pada penegakan hukum yang tegas. Tapi perkara radikalisme itu ibarat kanker ganas,” tegas Ade Armando dalam bedah buku bertajuk “Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Hadir dalam acara ini sebagai pengulas Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan, sikap pemerintah akan tegas terhadap ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ormas boleh hidup tapi tidak boleh melawan negara. Ormas tidak boleh menjadi racun demokrasi. “Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila, kami bubarkan,” tegas Bahtiar yang lulusan Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran (Unpad), Bangung ini.

Radikalisme dan Tantangan Pemerintah

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyoroti nasionalisme Indonesia saat ini perlu ditafsirkan sebagai nasionalisme yang membela nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurutnya, Pancasila perlu diterjemahkan dalam laku kehidupan sehari-hari.

“Lembaga seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi tidak relevan. Lebih baik praktik Pancasila langsung diejawantahkan di level kementerian dan birokrasi,” tandas alumnus ITB ini.

“Konten medsos kita lebih banyak ujaran kebencian. Kita masih terkotak-kotak, belum memaknai nilai kebangsaan,” ungkap Margareta yang pernah juara lomba Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat nasional.

Benny Sabdo selaku editor mengatakan buku ini terbit sebagai kado ulang tahun ke-74 NKRI. Buku ini hasil kolaborasi persembahan intelektual Indonesia dan generasi milenial. Mereka berbagi kegelisahan sekaligus harapan untuk Indonesia masa depan.

“Pancasila sebagai dasar bernegara dalam menyatukan realitas perbedaan bangsa ini,” pungkas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumber :  Harakatuna

#muslimsejati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here